Ditulis Pada 12 Januari 2016 21:05 WIB

Direktur Jenderal

Mengenal Lebih Dekat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia


 

Jakarta - Zudan, yang meraih gelar Profesor di bidang Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum dalam usia yang sangat muda, 35 tahun, lebih banyak menghabiskan karirnya di birokrasi. Diawali sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1999. Prof. Zudan sehari-hari menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatanan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), di samping menjabat sebagai Direktur Centre For Critical Legal Studies (CCLS). Dalam karir akademis, Zudan merupakan pendiri program doktor di Universitas Borobudur sekaligus ditunjuk sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum di kampus tersebut selama dua periode (Periode 2011-2014 dan 2014-2016).

 

Perjalanan pendidikan tingginya bermula saat menjadi mahasiswa Sarjana Fakultas Hukum UNS (1988-1992), Magíster Ilmu Hukum Undip (1993-1995), dan Program Doktor Ilmu Hukum di Undip (1996-2001). Seluruh perjalanan studinya merupakan beasiswa dari Yayasan Adji Darma Bhakti, Yayasan Wijaya Kusuma Surabaya dan Proyek URGE-Program Unggulan Bank Dunia (World Bank). 

 

Zudan muda yang sejak remaja sangat aktif dalam berbagai kegiatan seperti olahraga karate, pecinta alam, karang taruna, pecinta bonsái dan adenium, serta aktif dalam organisasi sebagai Wakil Ketua Osis SMA 3 Padmanaba Yogyakarta.

 

Jiwa muda ternyata justru memotivasinya untuk terus berprestasi, di antaranya Juara Pidato dan Puisi Pelajar di Kabupaten Sleman, menjuarai berbagai lomba karya tulis mahasiswa dan dosen, juara III Komite Beregu Karate Provinsi DIY Tahun 1987, Mahasiswa Berprestasi UNS Tahun 1992, Dosen Teladan Kopertis Wilayah VII Tahun 1998, Penghargaan FKTI Tahun 2012, Penghargaan Alumni Berprestasi UNS Tahun 2013, Penghargaan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014, Satya Lencana PNS X Tahun.

 

Ketika mahasiswa, pernah menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum UNS, selain juga aktif dalam kegiatan senat, pers kampus dan mahasiswa pecinta alam Gopala Valentara Fakultas Hukum UNS.

 

Di tengah kesibukannya sebagai Direktur Jenderal, Zudan masih aktif memimpin beberapa organisasi, yaitu Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Korpri Tahun 2015-2020, Wakil Ketua Ikatan Alumni UNS Tahun 2015-2020, Ketua Umum PB Federasi Karate Tradisional Indonesia (FKTI) Tahun 2014-2018, Ketua Badan Pengelola Masjid (BPM) An-Nur Kemendagri Tahun 2014-2019, Ketua Korda Jawa Barat FKTI Tahun 2011-2015, Pemegang Sabuk Hitam DAN III FKTI, Ketua Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) dan Ketua Umum Asosiasi Komunitas Adenium Indonesia (Assadi) Tahun 2010-2015, Wakil Ketua Ikatan Alumni FH UNH Tahun 2012-2016, dan Pengurus DPP IKA Undip Tahun 2014-2019.

 

Selain itu, Prof. Zudan masih aktif menjadi Instruktur/Narasumber/Pengajar berbagai pendidikan dan pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri), dan di kampus pencetak Pamong Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Sejumlah perguruan tinggi tempat Prof. Zudan mengabdi di antaranya dengan mengawali karir sebagai dosen di Univeristas Wijaya Kusuma Surabaya dan Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya sampai meraih jenjang Guru Besar, dan saat ini banyak mengabdikan ilmunya di Universitas Borobudur Jakarta. Selain itu juga menjadi pengajar, melakukan pembimbingan, dan menguji mahasiswa di berbagai kampus seperti Pascasarjana UI, Undip, Universitas Sebelas Maret, Untag Surabaya, Universitas Tanjung Pura, Ubhara Surya, Universitas Jayabaya, STIH Iblam, Universitas Nusa Bangsa, Universitas Pelita Harapan, STIE Stiekubank Semarang, Universitas Narotama, Universitas Muhammadiyah Malang.

 

Mengikuti berbagai kursus singkat dan penugasan di luar negeri antara lain Short Course tentang Pemerintahan dan Pengembangan SDM di Jepang (Tokyo dan Saitama, 2003), Short Course tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan di Singapura (2004), Short Course tentang Pengembangan Pendidikan Tinggi di Malaysia (2004), dan pengembangan My Kad dan My Kid di Malaysia (2014), Short Course tentang Pemerintahan, Manajemen Bencana dan Pengembangan Kebijakan Publik di Belanda (2005) dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan (2015) di Belanda, Short Course tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan di Melbourne Australia (2012), Short Course Bidang Pengawasan di Washington USA (2012), Anggota Delegasi Konggres CIRDAP di Teheran Iran (2011), Anggota Delegasi RI (Delri) dalam Konferensi CEDAW Anti Diskriminasi di PBB New York USA (2012), Short Course Reinventing Public Administration di Montreal Canada (2013), Anggota Delri Sidang Komite HAM bidang Ecosoc di Geneva Swiss tahun 2012, Anggota Delri dalam Sidang Komite HAM bidang Perlindungan Anak di Geneva Swiss (2014).

 

Prof. Zudan, banyak mewarnai proses legislasi di Indonesia dengan menjadi tim pakar dan penyusun rancangan dari setidaknya 18 undang-undang, belum lagi berbagai peraturan lainnya. Beberapa di antaranya adalah UU Pemerintahan Daerah, UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, UU Desa, UU Pemilu Presiden, UU Pemilu Legislatif, UU MD3, RUU BUMD, UU Parpol, UU Ormas, UU Informasi Geospasial, UU Aparatur Sipil Negara, UU Administrasi Pemerintahan, RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional, RUU Antariksa dan Tim Pemerintah dalam pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

 

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. banyak diminta untuk memberikan keterngan ahli oleh KPK, Kejaksaan Agung, Polri dan oleh para pencari keadilan. Pernah memberikan Keterangan Ahli/Saksi Ahli di Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Mahkamah Agung, PN Surabaya, PN Jakarta Pusat, PN Palangkaraya, PN Yogyakarta, PN Nganjuk, PN Sumedang, PTUN Bandung, PTUN Jakarta, PTUN Banjarmasin, PTUN Surabaya, PN Banyumas, PN Cilacap, PN Jepara, Kejari Kudus, PN Madiun, PN Kudus, PN Pekalongan, PN TIPIKOR Jakarta, PN Tipikor Bandung, PN Tipikor Semarang, PN Jakarta Pusat, Polda Jabar, Polda Jatim, Polda Kalsel, Polda kaltim, Polda Sumut, PN Jambi, PN Banjarmasin, PN Tanah Bumbu Kejati Jatim, Kejati Lampung, PN Bandar Lampung, Polres Bojonegoro, PTUN Aceh, PTUN Kendari , PN Ambon.

 

Selain pakar hukum, Prof. Zudan pun jago menulis. Terbukti ada sembilan buku tentang hukum telah ditulisnya, selain pernah menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Perspektif, Dewan Pakar Jurnal Keadilan dan Dewan Pakar Majalah Legality. Prof. Zudan juga pernah aktif di Mitra Bestari Majalah Perspektif FH UWKS, serta Penyunting Ahli Majalah Nestor Program Magister Hukum Universitas Tanjung Pura. Lebih dari 80 tulisannya dimuat di media nasional maupun jurnal ilmiah.

 

Prof. Zudan tidak hanya berkutat urusan hukum, dia juga aktif di kegiatan olahraga terutama karate yang terkesan keras. Pemegang sabuk hitam Dan III ini sempat menjadi Ketua Umum PB Federasi Karate Tradisional Indonesia. Dunia ini tampaknya membangun karakternya yang tegas, trengginas, ulet dan cepat tanggap dalam situasi krisis sekalipun.

 

Di balik dunia yang “keras” ini, dia juga melakoni kehidupan yang “lembut”, memimpin Perhimpunan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI). Jadi, Zudan boleh dibilang hidup di dua dunia: di antara birokrasi dan akademisi, serta di antara “kekerasan” dan “kelembutan”.

 

Pasca terpilih sebagai ketua umum Korpri Nasional periode 2015-2020, Zudan langsung menargetkan agar organisasi tersebut bisa meningkatkan profesionalisme untuk mensejahterakan anggotanya. Selain itu, Zudan juga berencana untuk membentuk struktur organisasi Korpri yang baru untuk menjalankan program-programnya. “Mari kita tingkatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) ini menjadi lebih profesional dan Korpri ke depan harus mampu mensejahterakan anggotanya,” ujar Zudan.

 

Seluruh anggota Korpri menyepakati Korps Profesi ASN adalah perwujudan transformasi dari Korpri. Selain itu Munas juga menyepakati bahwa, Korps Profesi Pegawai ASN RI adalah institusi kedinasan yang merupakan bagian integral dari pemerintah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Korpri merupakan ujung tombak pemerintah secara nasional untuk mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, Tjahjo berpesan agar Korpri mampu menjadi yang terdepan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang telah dibangun.

 

Sebelum menjabat Dirjen Dukcapil, Zudan yang memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro tersebut pernah memangku jabatan Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum Politik dan Hubungan Antar Lembaga. Sebelumnya sempat menjadi Kepala Biro Hukum Kemendagri. Dari 20 tahun pengabdiannya di Kemendagri, selama 8 tahun dihabiskan di Badan Diklat Kemendagri (saat ini berubah menjadi BPSDM Kemendagri) dengan tugas menggabungkan IIP-STPDN menjadi IPDN. Dengan demikian dia paham betul kalangan pendidikan tinggi yang berada di bawah Kemendagri tersebut. 

 

Maka dari itu, ketika Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok mengusulkan kepada Presiden agar IPDN dibubarkan, Zudan langsung angkat bicara. “Saya bukan alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri/Institut Ilmu Pemerintahan (APDN/IIP) dan IPDN. Namun saya pernah enam tahun menangani STPDN dan IPDN serta selama 15 tahun bekerja di Kemendagri bergaul intens bahkan sangat intens dalam hubungan kerja yang sangat baik. Saya merasakan dan menyaksikan alumni IPDN bekerja sangat baik, aktif, siap pakai dan siap dikembangkan, dedikasi terhadap pekerjaan luar biasa tinggi,” ujarnya. Dia mengaku juga tidak pernah meragukan alumni institut tersebut saat memberikan tugas. Pembubaran IPDN menurutnya adalah gagasan yang tak masuk akal.

 

Keuletan Prof. Zudan tampak tatkala Kemendagri meluncurkan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang mulai diterapkan di sejumlah daerah pada tahun 2016. Dia rela lari dari satu stasiun ke stasiun televisi lainnya, hanya untuk menjelaskan KTP-el dan KIA. Maklum, masih ada yang belum paham terhadap urgensi program tersebut. 

 

Gagasan dan pemikiran dalam bidang hukum dan pemerintahan diterbitkan dalam bentuk Buku, artikel dan jurnal ilmiah. Buku yang sudah dibuat antara lain:
  1. Hukum Ekonomi, Buku Kesatu, 1997 (ISBN 979-8571-20-7)
  2. Menjaga Kepercayaan Rakyat Terhadap Hukum (Modul Sosiologi Hukum S2 Ilmu Hukum UNTAG, 2002)
  3. Kebijakan Otonomi di Persimpangan, 2004 (ISBN 979-97244-8-1)
  4. Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris (2005)
  5. Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (2009)
  6. Tertib Regulasi dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah (2014)
  7. Tertib Regulasi Dalam Penyusunan Produk Hukum Pusat (2014)
  8. Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif (2015)
Artikel di Media Massa dan Publikasi di Jurnal Ilmiah, antara lain:
  1. Sanksi Administrasi bagi Pencemar Lingkungan (Harian Bernas, Selasa 19 Juli 1994)
  2. Menjaga Kepercayaan Rakyat Terhadap Hukum (Harian Bernas, Kamis 4 Agustus 1994)
  3. UULAJ: Rekayasa Hukum yang Mandul (Harian Bernas, Kamis 15 September 1994)
  4. Pengadilan Bagi Kebebasan Ilmiah (Harian Bernas, Selasa 11 Oktober 1994)
  5. Evaluasi Implementasi UULAJ (Harian Bernas, September 1995)
  6. Kualitas Aparat Hukum dan Penegakan Kewibawaan Pengadilan (Kedaulatan Rakyat, Selasa 22 Agustus 1995)
  7. Modal Ventura, Pembiayaan Alternatif (Suara Merdeka, 11 September 1995)
  8. Memaknai Putusan dan Kasus Permadi (Bernas, Sabtu 16 September 1995)
  9. Fasilitas Hukum bagi Si Kecil (Bernas, Jumat 20 Oktober 1995)
  10. Menyoal Pengaruh Variabel Sosial Dalam Putusan Hakim (Kedaulatan Rakyat, Rabu 22 November 1995)
  11. Kolusi dan Citra Pengadilan (Harian Bernas Yogyakarta, Senin 6 Mei 1996)
  12. Posisi Rakyat Kecil di Pengadilan (Harian Surya, Surabaya, Rabu, 12 Juni 1996)
  13. Ganti Kerugian bagi Korban Perkosaan (Harian Surya, Surabaya, 1 Agustus 1996)
  14. Polisi (Harian Bernas, Yogyakarta, Sabtu 21 September 1996)
  15. Kasus Ekstasi dan Penegakan Hukum yang Sistemik (Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 9 Nopember 1996)
  16. Belajar dari Kearifan Masyarakat Lereng Merapi (Harian Kedaulatan Rakyat, Yoayakarta, 14 Nopember 1996)
  17. Penyidikan Ilmiah Untuk Membangun Citra Polisi (Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, Kamis 22 Januari 1997)
  18. Kinerja Hukum dan Pengadilan (Harian Bernas, Yogyakarta, Senin 5 Mei 1997)
  19. Aspek Hukum Restrukturisasi Bank BUMN (Harian Surabaya Post, Surabaya, 8 Juli 1997)
  20. Tantangan Tenaga Kerja dalam Era Globalisasi (Harian Bhirawa Malang, 12 Juli 1997
  21. Diagnosis Peta Persoalan Pembangunan Hukum Nasional (Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, Sabtu 9 Agustus 1997)
  22. Hakim Sosiolog, Hakim Masa Depan (Harian Bernas, Selasa 26 Agsustus 1997)
  23. Restrukturisasi Bank Dalam Persaingan Global (Solopos, Oktober 1997)
  24. Memberdayakan Pedagang Kaki Lima (Harian Solopos, 11 April 1998)
  25. Tanggung Jawab Direksi BBO (Harian Surya, Rabu 22 April 1998)
  26. Sistem Ekonomi Masyarakat Madani ( Harian Surya, Maret 1999)
  27. Distorsi Polisi Dalam Penegakan Hukum ( Harian Bernas, 24 Agustus 1999)
  28. Pergeseran Pardigma Polri (Harian Bernas, 9 Oktober 1999)
  29. Pola Hubungan Baru Pemkot-PKL (Harian Surya, 20 Septmber 2001)
  30. Perda Anti Maksiat (Harian Kompas, 1 Oktober 2001)
  31. Disharmoni hubungan Eksekutif dan Legislatif (Harian Kompas, 31 Okt 2002)
  32. Anggaran DPRD Jatim 2,4 Milyar ( Harian Kompas, 13 Januari 2003
  33. Pendayagunaan Hukum untuk Pengembangan Perdagangan Informal (Jurnal penelitian UWKS, Vo. III, No. 1, Oktober 1996)
  34. Mereduksi Dampak PMA di Indonesia (Majalah Perspektif, FH UWKS, Vol. 1 No. 1 tahun 1996)
  35. Pergeseran Paradigmatik dalam Pembangunan Hukum Indonesia (Jurnal Hukum UMS, Vol. 1 No. 1 tahun 1997)
  36. Lisensi Merek dalam Perspektif Bisnis (Majalah Perspektif, FH UWKS, Vol. 2 no. 1 , April 1997)
  37. Kinerja Polisi dalam Perspektif Sosiologis (Yustisia, FH UNS, No. 39, tahun XI, Maret-Mei 1997)
  38. Sektor Swasta, Monopoli dan Konglomerasi (Projustisia, FH UNPAR, Tahun XV, No. 2, April 1997)
  39. Peranan Modal Ventura dalam pengembangan UKM (Gema Stiekubank, Semarang, Edisi April 1997)
  40. Membangun Hukum Yang berstruktur Sosial Indonesia Dalam Tren Internasional (Majalah Honeste Vivere, FH UKI, no. 37 vol. X, Maret 1998)
  41. Penggunaan pendekatan Kepercayaan dan Agama Islam dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Jurnal Penelitian, UWKS, Vol. V No. 1 tahun 1998)
  42. Hak-Hak Ekonomi Pelaku Perdagangan di Sektor Informal: Pengalaman Indonesia (Perspektif, FH UWKS, Vol. 3 No. 1, Januari 1998)
  43. Kehidupan Hukum Dalam Perspektif Dogmatis dan Empiris (Perspektif, FH UWKS, Vol. 3 No. 2, April 1998)
  44. Posisi Nasabah dan Direksi BBO (Perspektif, FH UWKS, Vol. 3 No. 3 Juli 1998)
  45. Aspek Hukum Restrukturisasi Perbankan (Projustisia, FH UNPAR, Oktober 1998)
  46. Problema Yuridis Pengurusan Piutang di Sektor Perbankan (Projustisia, FH Unpar, April 1999)
  47. Hukum Nasional antara Realita dan Desiderata: Pemikiran Ke Arah Teori Kritis Pembangunan Hukum (Projustisia, FH UNPAR, Oktober 1999)
  48. Perkembangan Ilmu Hukum dalam Perspektif Sains Global (Arena Hukum, Unibraw, Juli 1999). Terakreditasi.
  49. Hukum Nasional Dalam Komunitas Sektor Informal Perkotaan (Jurnal Penelitian UMS, Juli tahun 2000).
  50. Aspek Hukum Kerjasama Perusahaan Modal Ventura Dengan Pasangan Usaha (Projustisia, FH Unpar, edisi Juli 2001). Terakreditasi.
  51. Membangun Citra Hukum Melalui Putusan Hakim Yang Berkualitas (Jurnal Keadilan, Lembaga Kajian Hukum dan keadilan, Jakarta, edisi September 2001)
  52. Peranan Pers dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Jurnal Penelitian UWKS, edisi Oktober 2001).
  53. Akumulasi Variabel Sosial dalam Putusan Hakim (Majalah Arena Hukum, FH Unibraw, edisi Oktober 2001). Terakreditasi
  54. Metoda Penelitian Hukum Dalam Perspektif Filsafat Sains (Majalah Masalah-Masalah Hukum, FH UNDIP, Edisi Desember 2001). Terakreditasi
  55. Paradigma dan Jatidiri Hukum Nasional dalam Struktur Global Hukum Dunia (Majalah Era Hukum, FH Tarumanegara, Edisi Oktober 2001). Terakreditasi
  56. Rekonstruksi Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia (Majalah Widyapraja Institut Ilmu Pemerintahan, Edisi Januari 2002).
  57. Model Hukum Humanis Partisipatoris Sebagai Sarana Pemberdayaan Sektor Informal ( Jurnal Keadilan, Edisi Februari 2002)
  58. Telaah Socio-Legal Dominasi Negara terhadap Sektor Informal PKL (Projustisia, Edisi April 2002). Terakreditasi.
  59. Tipe Hukum Humanist Partisipatoris: Gagasan Tentang Tipe Hukum Untuk Kultur Sosial Indonesia di Masa Depan (Yustisia UNS, Edisi Agustus 2002)
  60. Model Hukum Yang Humanist Partisipatoris: Ide Dasar dan Teorisasinya dengan Latar Sosial Indonesia (Legality UMM, Edisi Oktober 2002). Terakreditasi
  61. Pertarungan Hukum versus Politik: Kajian terhadap Pemberhentian Walikota Surabaya (Majalah Widyapraja IIP, Edisi Oktober 2002).
  62. Menimbang Posisi Satgas Parpol Dalam Sistem Kamtibmas: Potensi Ataukah Ancaman (Jurnal Widya Praja IIP, Vol XXVIII no 3 tahun 2002)
  63. Etika Pelayanan Publik DPRD dan Akses Kontrol Publik Terhadap Keuangan DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance (Jurnal Legality FH UMM, Vol X no. 2 tahun 2002). Terakreditasi
  64. Tipe Hukum Humanis Partisipatoris: Gagasan Tentang Tipe Hukum Untuk Struktur Sosial Indonesia di Masa Depan (Majalah Hukum Yustisia FH UNS, Vol XIV No. 56 tahun 2002).
  65. Kajian Kritis Konseptual Terhadap Eksistensi KPPU Dalam Penegakan Hukum Anti Monopoli (Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22 no. 2 tahun 2003). Terakreditasi
  66. Model Hukum Humanis Partisipatoris Sebagai Sarana Pemberdayaan Sektor Ekonomi Kerakyatan (Majalah Masalah Hukum FH UNDIP, Vol XXXII No. 2 tahun 2003). Terakreditasi.
  67. Memimpin Birokrasi Transisional (Swara Diklat, Edisi 7 tahun 2003).
  68. Pemekaran Wilayah di Indonesia (Majalah Perspektif FH UWKS, Vol VIII No. 1 tahun 2003).
  69. Pembangunan Hukum Nasional: Tantangan bagi Pemimpin Lokal untuk Mewujudkan Universalitas Hukum dalam Konteks Lokal (Jurnal Meritokrasi UNHAS, Januari-April 2003).
  70. Akses Kontrol Publik Terhadap Keuangan DPRD Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik di Tingkat Lokal (Majalah Perspektif FH UWK, Vol VIII No. 2 tahun 2003).
  71. Analisis Yuridis dan Empiris Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia (Majalah Perspektif FH UWK, Vol IX, No. 3 tahun 2003).
  72. Arah Politik Hukum Pengembangan Kawasan Perekonomian Terpadu Dalam Era Otonomi Daerah, Jurnal Legality FH UMM, Vol 11 no 1 tahun 2003.Terakreditasi.
  73. Arah Politik Hukum Otonomi Daerah (Sebuah Tawaran Tentang Model Hukum Humanis Partisipatoris Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Otonom) (Majalah Perspektif FH UWK, Vol IX Nomor 2 tahun 2004). Terakreditasi
  74. Penegakan Hukum Sebagai Peluang Untuk Menciptakan Keadilan (Jurnal Jurisprudence, FH UMS, Vol 2 No. 1 tahun 2005)
  75. Harmonisasi Implementasi Penyerahan Urusan Pemerintahan (Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, IPDN, Volume II Edisi 6 tahun 2005).
  76. Internalisasi Nilai-Nilai Birokrasi Indonesia (Warta Diklat Jatim, Edisi 17 tahun 2006).
  77. Strategi Kebijakan Pengembangan Otonomi Daerah dan Wacana Perubahan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah (Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, IPDN, Volume I Edisi 6 tahun 2008).
  78. Pembentukan Peraturan Daerah: Sebuah Upaya Mengatur Masyarakat dan Menseimbangkan Kepentingan di Tingkat Lokal (Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, IPDN, Volume II Edisi 7 tahun 2008).
  79. Kode Etik Penyelenggara Negara Dalam Mewujudkan Good Governance (Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, IPDN, Volume I Edisi 8 tahun 2009).
  80. Akuntabilitas Pemberantasan Korupsi (Majalah Perspektif UWK Surabaya Tahun 2011).
  81. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Otonomi Daerah dan Pembangunan Hukum (Majalah Hukum Nasonal BPHN, No. 1 Tahun 2012).
  82. Kedudukan dan Penetapan Desa dan Desa Adat Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (Majalah Jurnal Hukum Inkracht Universitas Borobudur, Edisi Nopember 2014).

 

Prof. Zudan ingin terus mendorong agar Dukcapil mampu menggeser paradigma dengan mengedepankan karya yang mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, lengkap dan gratis. Semboyan yang selalu didengungkan adalah DUKCAPIL BISA!! Visi besar Dukcapil yang terus diperjuangkan tanpa kenal lelah adalah mewujudkan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mampu membahagiakan rakyatnya. Dukcapil***