Ditulis Pada 12 Desember 2017 18:26 WIB

Wujudkan Reformasi Birokrasi, Kemendagri Dorong Peningkatan Kinerja

Jakarta – Sebagai wujud komitmen terhadap reformasi birokrasi, Kemendagri terus mendorong berbagai upaya peningkatan kinerja ASN pada setiap Inspektorat, Direktorat atau Badan di lingkungan Kemendagri. 

 

Peningkatan kinerja tersebut menjadi salah satu indikator penilaian oleh Kemen PAN dan RB dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi. 

 

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Program dan Umum Pusat Penerangan Kemendagri, Anton Suharsono, pada rapat tindak lanjut exit meeting evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Kemendagri di Kemendagri, Jakarta, Selasa (12/12/2017). 

 

Berdasarkan roadmap reformasi birokrasi Kemendagri 2015-2019, salah satu fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur  dengan harapan mendorong terciptanya budaya kerja positif. 

 

“Selain itu, juga kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan  pelayanan yang berkualitas”, jelas Anton. 

 

Mendukung hal itu, menurut Anton, data dan informasi di masing-masing komponen lingkup Kemendagri yang mendukung reformasi birokrasi, perlu disampaikan kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik. 

 

“Di Kemendagri selain sudah ada PPID utama, juga ada PPID pembantu di masing-masing komponen untuk mengakomodir bahan-bahan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Itu yang perlu disampaikan dan dipublikasikan”, lanjutnya. 

 

Sementara itu, Kabid Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi, Handayani Ningrum, menyampaikan bahwa PPID utama ada di Pusat Penerangan sebagai koordinator. PPID utama hanya akan memiliki data jika didukung oleh PPID pembantu. 

 

“Ketika sekelompok orang atau masyarakat meminta informasi, maka informasi tersebut menyangkut Tupoksi Kemendagri yang perlu mendapat dukungan dari semua komponen lingkup Kemendagri”, ungkap Handayani. 

 

Senada dengan Kepala Bagian Program dan Umum, Handayani menjelaskan bahwa penekanan reformasi birokrasi itu bukan masalah tunjangan kinerja, melainkan masalah peningkatan kinerja. 

 

“Kalaupun ada tunjangan kinerja itu hanya bonus saja. Pelayanan yang baik sudah merupakan pekerjaan kita sehari-hari, bukan karena ada penilaian reformasi birokrasi dari Kemen PAN dan RB”, sambungnya. 

 

Kegiatan-kegiatan positif tentang pemerintah, menurut Handayani, juga perlu kita ekspose agar diketahui oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut menurutnya banyak terdapat di komponen lingkup Kemendagri. Dukcapil***