Ditulis Pada 17 April 2018 20:47 WIB

Sota, Kampung Sadar Adminduk Pertama di Indonesia

Merauke - Bupati Merauke Frederikus Gebze resmi mencanangkan Sota sebagai Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Merauke, Senin (16/04/2018). 

 

“Pada kesempatan yang baik ini, ijinkan saya selaku Bupati Merauke menetapkan Kampung Sota sekaligus merupakan sebagai titik nol kilometer perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Kampung Sadar Administrasi Kependudukan atau Kampung Sadar Adminduk”, kata Frederikus.

 

Hal ini ia sampaikan di depan peserta pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) tahun 2018 yang berlangsung di depan halaman kantor Bupati Merauke. Turut hadir Mendagri Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Wiranto, Plt. Gubernur Papua Sudarmo, dan jajaran BNPP sebagai penyelenggara Gerbangdutas. 

 

Hadir pula mewakili Dirjen Dukcapil Sekretaris Ditjen I Gede Suratha, jajaran Pemprov Papua, Pemkab Merauke, kepala suku Kampung Sota dan perwakilan warganya, serta masyarakat Merauke.

 

“Dengan penetapan ini, maka diharapkan akan terwujud Gerakan Indonesia Sadar Adminduk, mulai dari terbitnya matahari ini sampai ke penduduk seluruh Tanah Papua”, lanjut Frederikus. 

 

Pencanangan ini sekaligus memposisikan Sota sebagai Kampung Sadar Adminduk pertama di Indonesia pasca pencanangan secara nasional Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) pada Rakornas Dukcapil di Kota Batam Februari lalu. 

 

Selain itu, juga menempatkan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai yang pertama dan satu-satunya daerah yang sudah secara resmi mencanangkan GISA di tingkat desa. 

 

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Dukcapil I Gede Suratha menyampaikan alasan kenapa Sota sebagai desa/kampung pertama pencanangan GISA. 

 

“Ya karena matahari terbit dari timur. Selain wilayah perbatasan negara dan titik nol kilometer, Kampung Sota berada di wilayah paling timur Indonesia. Meskipun berada di perbatasan, tapi tingkat kesadaran Adminduknya paling bagus”, jelas I Gede Suratha. 

 

Sekretaris Ditjen juga mengatakan akan terus memantau perkembangan Sota pasca pencanangan ini. Harapannya, Sota akan menjadi percontohan kampung atau desa yang tingkat kepemilikan dokumen kependudukannya mencapai 100% dan menyebar ke seluruh Papua. 

 

Sejauh ini, pencanangan GISA di sejumlah daerah belum menetapkan penerapannya di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, atau tingkat provinsi. Pencanangan baru sebatas komitmen untuk penerapan GISA, belum menetapkan lokus yang menjadi sasaran. 

 

Sebagai informasi, GISA ditetapkan melalui Instruksi Mendagri Nomor 470/837/SJ Tanggal 07 Februari 2018 Tentang GISA. 

 

Empat program utama GISA adalah sadar kepemilikan dokumen kependudukan, sadar pemutakhiran data kependudukan, sadar pemanfaatan data kependudukan untuk semua kepentingan, dan sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia. Dukcapil***