Ditulis Pada 01 Maret 2016 10:49 WIB

Menyoal KTP-el dan KIA, Komisi II DPR-RI Undang Kemendagri

Jakarta - Memenuhi undangan Komisi II DPR-RI, Mendagri Tjahjo Kumolo, SH hadir di gedung DPR-RI menjelaskan tentang perkembangan KTP-el dan rencana penerapan Kartu Identitas Anak (KIA). Tampak hadir para Pimpinan Tinggi lingkup Kemendagri di antaranya Sekretaris Jenderal Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, M.Sc., MA. dan Dirjen Dukcapil Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. mendampingi Mendagri dalam rapat Dengar Pendapat Antara Kemendagri dengan Komisi II DPR-RI di Gedung Nusantara II DPR-RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (29/02/2016).

 

Komisi yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara, agraria, dan KPU ini menyoroti rencana Kemendagri menerapkan KIA sementara pelaksanaan KTP-el selama ini dinilai belum maksimal.

 

Mendagri Tjahjo Kumolo dengan sangat lugas menjelaskan berbagai hal menyakut penerapan KTP-el dan rencana pelaksanaan KIA. Di samping itu, Mendagri juga mengungkapkan tentang perkembangan pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai kepentingan. Selama 1,5 tahun menjabat, Kemendagri sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan 74 kementerian/lembaga untuk memberi hak akses dan memanfaatkan data KTP-el. “Mulai BCA, BNI, BRI, BTN, Bukopin, Danamon, Mandiri. Juga Korlantas, KPK juga sudah, PPATK, Taspen...”, urai Tjahjo Kumolo.

 

Pada kesempatan yang sama, Prof. Zudan juga berkesempatan menambahkan tentang pengembangan pemanfaatan KTP-el dan NIK. “Seluruh pelayanan publik berbasiskan nomor induk kependudukan. Termasuk semua transaksi di bidang properti tidak lagi berbasis KTP lokal. Semua cukup dengan KTP-el”, ungkap Prof. Zudan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa KIA merupakan salah satu instrumen menuju pendataan kependudukan yang lebih baik.

 

Untuk tahun 2016, penerapan KIA diprioritaskan untuk 50 kabupaten/kota. Namun, bagi pemerintah daerah yang memiliki anggaran tetap diberi kesempatan untuk menerapkan KIA dengan menggunakan biaya APBD. Usai penjelasan dari Kemendagri, Komisi II DPR-RI memberi apresiasi terhadap rencana penerapan KIA, namun KTP-el tetap harus mendapatkan prioritas dalam penanganannya. 

 

"Saya setuju dengan usulan Kemendagri, anak Indonesia harus punya identitas. Selama ini kan tidak, ini anak Indonesia apa anak siapa? Ini ide cerdas yang dilakukan yang tidak pernah dipikirkan oleh kita," jelas Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si., Wakil Ketua Komisi II DPR-RI. Dukcapil***