Ditulis Pada 01 Januari 2018 12:45 WIB

Kilas Balik Pelayanan Administrasi Kependudukan 2017

Jakarta - Dorongan yang kuat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, untuk menuntaskan masalah pelayanan administrasi kependudukan khususnya perekaman dan pencetakan KTP elektronik telah menampakkan hasil yang menggembirakan.

 

Tiga masalah besar yang selama ini menjadi kendala dalam pelayanan KTP-el adalah pengadaan blangko, pemeliharaan sistem penunggalan data (Annual Technical Support), dan pengadaan lisensi. 

 

Saat ini, masalah tersebut telah teratasi dengan ditandatanganinya kontrak ATS, pengadaan lisensi, dan kontrak pengadaan blangko KTP-el pada triwulan ke empat tahun 2017.

 

Dengan demikian semua hasil perekaman KTP-el sudah dapat ditunggalkan dan dicetak pada hari yang sama, surat keterangan yang selama ini sebagai pengganti tanda identitas secara berangsur telah dapat diganti dengan KTP-el karena blangko KTP-el tersedia dengan jumlah yang cukup di seluruh Indonesia.

 

Dengan jumlah blanko yg saat ini tersedia cukup dan sudah terdistribusi ke daerah maka diminta semua kepala dinas utk mencetak semua hasil perekaman baru dan suket.

 

Bagi daerah yang blanko ktp elnya akan habis agar segera mengambil ke pusat. Saat ini di Ditjen Dukcapil tersedia 2,7 juta keping blanko.

 

“Kondisi ini membawa dampak positif di berbagai daerah, ditunjukkan dengan antusiasme masyarakat mendatangi pusat-pusat pelayanan.  Di sisi lain tampak kegairahan Instansi Pelaksana dan berbagai komponen bangsa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan administrasi kependudukan terutama rekam cetak KTP-el”, ungkap Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, Senin (01/02/2017).

 

Dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terakhir setidaknya ada 3 (tiga) event besar di luar pelayanan regular yang mendapatkan dukungan dari elemen masyarakat yakni Nusantara Expo di TMII, Korpri Expo di kawasan Pasar Minggu, dan Perempuan Peduli Pelayanan Publik di Samarinda dan Balikpapan.

 

Khusus untuk Nusantra Expo di TMII, setidaknya 31.000 pemohon dari DKI dan luar DKI mengajukan permohonan pencetakan KTP-el.

 

Pelayanan serupa juga terjadi hampir merata di seluruh Indonesia yang diprakarsai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dukungan Pemerintah Daerah setempat, seperti pelayanan pada event car free day, pelayanan di pusat perbelanjaan, mall dan juga pelayanan pada hari libur. 

 

Tjahjo Kumolo meyakinkan bahwa dengan perkembangan yang positif ini, sisa target perekaman bagi wajib KTP-el sebesar 3 % atau setara dengan 6 jutaan penduduk optimis akan dapat diselesaikan pada akhir 2018. 

 

Dalam hal ini masyarakat harus juga aktif mau merekam. Perekaman ini terkendala bila masy tidak mau segera merekam. 

 

Hal yang patut diacungi jempol adalah upaya Mendagri Tjahjo Kumolo yang berhasil mencapai target akta lahir sebesar 85 % pada tahun 2019 dicapai pada ditahun 2017. Artinya target ini dicapai 2 tahun lebih cepat.

 

Dalam kaitan Pemilukada 2018 dan Pemilu 2019, Kemendagri telah menyerahkan DAK2 dan DP4 untuk Pilkada 2018 pada tanggal 27 November 2017 di Surabaya dan untuk Pemilu 2019 diserahkan pada tanggal 15 Desember 2017 di Jakarta.

 

Dalam kaitan ini Kemendagri berkomitmen akan terus mengawal proses pemutakhiran data pemilih termasuk memberikan hak akses kepada KPU RI untuk memanfaatkan data kependudukan dalam proses validasi. Selain KPU saat ini terdapat 731 lembaga yg sudah bekerjasama dgn dukcapil utk akses data.

 

Memasuki tahun politik 2018, di samping memfokuskan pada penyelesaian target perekaman dan pencetakan KTP-el, Kemendagri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh pada beberapa hal. 

 

Di antarnya, stabilitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), ketersediaan lisensi, blangko KTP-el, dan Annual Technical Support (ATS) serta mengobarkan gerakan “Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan”.

 

Gerakan ini akan efektif untuk membangun ekosistem administrasi kependudukan yang lebih baik. Dukcapil***