Ditulis Pada 20 April 2017 10:11 WIB

Kemendagri Dukung Kabupaten Bima Berinovasi Layanan Akta Kelahiran

Bima – Memiliki identitas diri merupakan hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Negara menjamin setiap warganya memiliki identitas diri sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Satu di antara identitas diri sebagai warga negara yang paling mendasar adalah Akta Kelahiran. 

 

Kepemilikan Akta Kelahiran inilah yang saat ini tengah diupayakan pemerintah melalui Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan capaian target kepemilikan Akta kelahiran bagi anak usia 0 sampai 18 tahun mencapai 85% di tahun 2018 dan 95% di tahun 2019.

 

Untuk mencapai target tersebut, Ditjen Dukcapil melalui Sekretaris Ditjen Dukcapil, I Gede Suratha, menyampaikan dukungannya kepada setiap inovasi pelayanan Akta Kelahiran yang ada di kabupaten/kota, terutama di Kabupaten Bima. 

 

Hal itu disampaikan Sekretaris Ditjen Dukcapil pada pelaksanaan Sosialisasi Pentingnya Administrasi Penduduk sebagai Hak Identitas dan Akses Terhadap Pelayanan Dasar di Hotel Mutmainnah, Kota Bima, Senin (17/04/2017). Kegiatan itu digelar Dinas Dukcapil Kabupaten Bima bekerjasama dengan Koordinator Provinsi NTB Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak).

 

Sementara itu, Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri, menginstruksikan jajarannya agar melirik inovasi akses kependudukan yang dilakukan Kabupaten Lombok Utara (KLU) terutama dalam pelayanan Akta Kelahiran. Bupati mengatakan, hasil studi Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI) dan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keadilan Tahun 2013 menemukan banyak kendala dalam pelayanan Akta Kelahiran di Indonesia. 

 

Biaya yang mahal, prosedur yang rumit, jarak lokasi pelayanan yang jauh, dan minimnya pemahaman masyarakat adalah beberapa dari kendala tersebut. Kendala-kendala ini pula menurut Bupati Bima yang dialami kabupaten yang dipimpinnya. 

 

Sebagai best practice, hadir sebagai pembicara Bupati KLU, Najmul Akhyar. Bupati kelahiran tahun 1972 ini memaparkan keberhasilan daerahnya dalam memenuhi 82% kepemilikan Akta Kelahiran saat ini. KLU menerapkan startegi inovasi Program Penjaringan melalui jalur pendidikan, kesehatan, dan masyarakat (Jaring Pekat). Hal ini dilakukan untuk membuka akses yang luas pada pelayanan Akta Kelahiran bagi seluruh masyarakat. 

 

Ada tiga tantangan utama dalam pelayanan administrasi kependudukan menurut Najmul. Ketiganya adalah rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan, kondisi geografis yang menyulitkan akses masyarakat, dan minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. 

 

Untuk itu, KLU melakukan strategi Percepatan, Inovasi, dan Nilai Tambah (PIN). Inovasi ini di antaranya dilakukan melalui layanan antar jemput. Selain para tenaga medis dan KB, kepala desa juga wajib menyediakan dana untuk pelayanan dokumen kependudukan.

 

"Jangan sampai masyarakat terhalangi hak kepemilikan dan hal ini memerlukan komitmen pimpinan", jelas Bupati KLU. Dukcapil***