Ditulis Pada 12 April 2018 12:03 WIB

Kemendagri Dorong KPU Optimalkan DP4 Untuk Penetapan DPS

Jakarta – Jelang Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar optimalkan pemanfaatan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

 

Sebelumnya, Prof. Zudan menduga KPU belum mengoptimalkan DP4 yang bersumber dari Ditjen Dukcapil dalam penetapan DPS beberapa waktu yang lalu.

 

“Rekan-rekan KPU tentunya dapat membuka diri dan mengoptimalkan DP4, tak usah ragu untuk menggunakan hak akses mencari data penduduk yang tak lengkap,” terang Zudan saat Konferensi Pers yang didampingi Kepala Pusat Penerangan Arief Mulya Eddie di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (09/04/2018). 

 

Kembali Zudan menambahkan, Dukcapil siap membantu KPU agar data tersebut dapat disandingkan antara DPS dan DP4.

 

“Kami masih menerima data KPU yang sudah mengeluarkan DPS sebanyak 152 juta pemilih yang masuk dan 6,7 juta penduduk belum melakukan perekaman. Dinas Dukcapil daerah akan membantu KPU mewujudkan data pemilih yang akurat dan terstandar rapih,” terang Zudan.

 

Dengan demikian, Ditjen Dukcapil akan memberikan password dan user id, agar 514 KPU daerah bisa membuka langsung database kependudukan. 

 

Perlu diketahui, dari 171 daerah pemilihan, 87 kabupaten/kota yang sudah dianalisis data kependudukannya, masih banyak ditemukan NIK ganda. NIK atau data ganda timbul karena keinginan warga melakukan perekaman data lebih dari satu kali.

 

Solusinya, penduduk harus mendatangi Dinas Dukcapil sesuai domisili untuk menentukan data mana yang akan dipakai sebagai basis dokumen kependudukan, termasuk basis data pemilihan. 

 

Sementara, bagi masyarakat yang terkendala hak administrasinya, sesuai dengan Undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016, masih dapat menggunakan KTP-el atau menunjukan Surat Keterangan (Suket) yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil setempat.

 

“Untuk Pilkada tahun ini boleh menggunakan KTP-el maupun Suket, sementara untuk penyelenggaraan Pileg dan Pilpres tahun depan harus menggunakan KTP-el,” tutup Zudan. Dukcapil***