Ditulis Pada 18 April 2017 22:29 WIB

21 Layanan Dokumen Kependudukan Berjalan Rapi dan Baik

Jakarta – Penataan  dan  penertiban  dalam penerbitan  dokumen  dan  data  kependudukan merupakan agenda besar penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan  informasi  Adminduk serta  pendayagunaan  hasilnya untuk  pelayanan  publik  dan  pembangunan sektor lain. Hal ini terus dilakukan Ditjen Dukcapil Kemendagri dan jajaran Dukcapil seluruh Indonesia. 

 

Memandang pentingnya penataan administrasi kependudukan, Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. mengajak seluruh jajaran Dukcapil untuk selalu bersemangat melakukan perbaikan. “Saya selalu bersemangat mengajak teman-teman saya di 514 kabupaten/kota sebagai titik layanan, harus selalu optimis untuk selalu memperbaiki diri, bergerak terus menerus, semua terus kita sempurnakan”, ajak Prof. Zudan dalam siaran langsung TVRI nasional di Jakarta, Senin (10/04/2017). 

 

Menurutnya, beberapa daerah sudah mulai bisa melakukan pengajuan dokumen kependudukan secara online, misalnya pelayanan Akta Kelahiran, KK, Surat Keterangan, dll. “Dokumen diupload nanti dari Dinas Dukcapil langsung memberikan approve. Saat jadi, tinggal diambil. Dan yang perlu diketahui masyarakat semua adalah bahwa pelayanan di Indonesia itu sudah bergerak jauh lebih maju’, jelas Prof. Zudan.

 

Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil yang saat ini juga menjabat Pj. Gubernur Gorontalo dan Ketua DPN Korpri, menegaskan bahwa ada 22 output pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia. Ada yang berupa kartu, akta, maupun berupa surat. Output dalam bentuk kartu adalah KTP-el, Kartu Identitas Anak, dan Kartu Keluarga. Yang berupa akta di antaranya Akta Kelahiran, Kematian, Kawin, Cerai, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, dll. 

 

Untuk surat dapat berupa surat keterangan kependudukan, surat keterangan pindah dan seterusnya. “Ada 22 outputnya. Yang 21 output itu berjalan rapi dan berjalan baik. Saat ini, saya mohon maaf karena ada satu output yang terkendala, yaitu KTP-el”, lanjut Prof. Zudan. Ia memaklumi kultur pelayanan publik di Indonesia memang harus semuanya bagus. Implikasinya, ketika satu pelayanan kurang baik, hal itu akan mempengaruhi pelayanan lainnya yang sudah bagus. 

 

Beberapa daerah daerah yang penduduknya di bawah 300 ribu, membuat Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Pindah, dan Kartu Keluarga sudah bisa dilayani hanya dalam waktu 30 menit. Semua layanan dokumen kependudukan tersebut gratis dan tidak boleh ada pungutan biaya apa pun. 

 

“Jadi kalau ada yang memungut biaya beritahu, sesuai Undang-Undang Administrasi kependudukan, semuanya gratis. Inikan seringkali menjadikan Pak Jokowi gerah ini. Maka dibentuklah Saber Pungli, mulai dari RT, RW, kecamatan, seringkali ada Pungli”, papar Prof. Zudan. 

 

Terkait output, Prof. Zudan menyampaikan layanan kependudukan memiliki output yang sama di seluruh Indonesia. Untuk mengatasi adanya kesenjangan SDM antar wilayah, pihaknya terus melakukan berbagai upaya di antaranya melalui pelatihan-pelatihan. “Setiap kali ada perkembangan teknologi misalnya, inikan kita upgrade aplikasinya. Nah, petugas dari seluruh dinas Dukcapil kabupaten/kota kita latih untuk menyesuaikan pelayanan dengan perkembangan teknologi tersebut”, ungkapnya. Dukcapil***